Jakarta – Stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada anak-anak akibat kekurangan nutrisi kronis, terutama pada masa pertumbuhan awal mereka, biasanya sejak dalam kandungan hingga dua tahun pertama kehidupan. Stunting mengakibatkan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak menjadi terhambat.
Itulah mengapa, isu stunting ini tengah menjadi perhatian utama pemerintah desa hingga pusat. Namun sayang, pemerintah kota Depok justru menuai kontroversi karena membagikan menu pencegah stunting yang mereka bagikan. Seperti apa? Yuk intip artikel berikut!
Menu Pencegahan Stunting Kota Depok Jadi Sorotan
Viral di media sosial, potret menu pencegah stunting dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kota Depok yang hanya berisi nasi, kuah sup, tahu, dan sawi. Foto tersebut diunggah oleh akun @depok24jam.
“Menu mencegah stunting di Kota Depok dan menu yang biasa dibagikan di Posyandu yang ada di Depok,” tulis caption tersebut, dikutip Kamis, 16 November 2023.
Dari foto yang beredar, terlihat menu yang diberikan kepada anak-anak itu dibungkus wadah bening dengan tutup warna-warni bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono. Lalu, di foto berikutnya terlihat menu pencegah stunting itu hanya tahu putih dan sawi yang diberi kuah.
Di foto selanjutnya, ada salah satu akun yang membeberkan perkiraan anggaran yang diberikan per-anak dalam program tersebut yakni Rp18 ribu. Sontak saja, menu pencegahan stunting itu menuai beragam reaksi dari warganet.
“Lebih baik g usah ada program ini lah klo pnyajianya asal, program ini bagus jika di berlakukan sesuai dgn judulny "mencegah anak stunting" tp makanan yg d sajikan sungguh g layak.. “ protest seorang ibu.
“Bodo amat makanan untuk mencegah stunting mah. Yang penting dana bisa dikorup dan foto Idris nongol di packaging,” sindir pedas seorang netizen.
“18rb seharusnya bisa dpt menu 4sehat5 sempurna krn porsinya gak banyak bhub yg makan balita,” ungkap yang lain.
Tanggapan Anggota Komisi DPRD Depok
Menyikapi situasi tersebut, Ikravany Hilman, seorang anggota Komisi D DPRD Kota Depok, menyatakan rasa kesalnya. Ikra mempertanyakan nilai gizi dalam makanan tersebut, mengingat program tersebut seharusnya bertujuan untuk mengurangi tingkat stunting di Kota Depok.
Menurutnya, Pemerintah Kota Depok seharusnya menyediakan makanan bergizi, seperti telur, ikan, atau daging. Apalagi, anggaran program tersebut mencapai sekitar Rp 4,4 miliar, dengan rincian biaya sebesar Rp18 ribu untuk satu paket makanan.
"Ini seolah-olah ingin menggugurkan kewajiban saja, padahal anggarannya itu hampir Rp4,4 miliar," kata dia kepada media, dilansir dari laman Viva Kamis 16 November 2023.
"Yang namanya tambahan itu mesti diukur, yang biasanya ada di rumah tangga, nasi ada, tahu tempe biasanya ada. Nah yang enggak ada apa? Itu yang harus ditambahin dong, susu, buah, atau tambahan telur, ikan, daging," imbuh Ikra. (bbi)
