IntipSeleb Korea – Menjelang pensiun, ada banyak cobaan yang mesti dihadapi oleh Lee Soo Man, pendiri SM Entertainment. Setelah ditikung oleh pimpinan manajemen SM Entertainment, Lee Soo Man akhirnya harus turun tangan untuk menghapus tindakan ilegal itu dengan cara hukum.
Tak lama setelah laporan itu mencuat ke publik, kontrak produser antara SM Entertainment dan Lee Soo Man akhirnya bocor. Hal itu menunjukkan bahwa SM Entertainment harus membayar 6% royalti hingga tahun 2092 ke Lee Soo Man. Begini selengkapnya.
SM Entertainment harus bayar royalti sebanyak 6% ke Lee Soo Man hingga tahun 2092
Dilansir dari News Naver, kontrak produser antara SM Entertainment dan Lee Soo Man telah berakhir tahun lalu. Namun ternyata, ada kontrak lain yang dibuat antara Lee Soo Man dan SM Entertainment yang memiliki struktur yang memungkinkan Lee Soo Man mendapatkan keuntungan miliaran won setiap tahun selama 70 tahun ke depan.
Pada 9 Februari, Align Partners Asset Management merilis teks asli dokumen dewan SM tentang klaim pelanggaran kontrak. Menurut dokumen itu, kontrak antara SM Entertainment dan Like Planning (perusahaan swasata Lee Soo Man) telah diputus pada awal 31 Desember tahun lalu. Namun, menurut lampiran 2 dari Like Planning Producer License Agreement yang ditandatangani dan diperpanjang pada tahun 2015, 'Agreement on Settlement after Contract Termination' menegaskan bahwa Lee Soo Man akan menerima 6% royalti hingga tahun 2092 atas hasil dari album yang dirilis sebelumnya tanpa kewajiban. Selain itu, Lee Soo Man akan menerima 3% royalti atas keuntungan manajemen hingga akhir tahun 2025.
Menurut Align Partners Asset Management, jika perjanjian pasca-penyelesaian dipenuhi, diperkirakan lebih dari 40 miliar won setara Rp479 miliar akan dibayarkan ke Like Planning untuk tiga tahun pertama dan lebih dari 50 miliar won setara Rp599 miliar untuk 10 tahun ke depan.
Pernyataan Align Partners
Align Partners juga telah merilis pernyataan terkait keuntungan yang harus didapatkan Lee Soo Man dalam 70 tahun mendatang.
“Dipahami bahwa Layanan Pajak Regional Seoul melakukan audit pajak dua kali dan mengenakan denda besar-besaran puluhan miliar won pada kontrak layanan Like Planning dan kontrak lisensi produksi Like Planning. Pernjanjian pasca pembayaran masih berlaku," kata Align Partners dikutip melalui News Naver pada Jumat, 10 Februari 2023.
"Pemenuhan perjanjian pasca penyelesaian oleh dewan direksi SM bisa menjadi tindakan dukungan yang tidak adil untuk seseorang dalam hubungan khusus atau pelanggaran undang-undang pelanggaran kepercayaan dalam bisnis di bawah Perdagangan yang Adil. Act. Hal ini bertentangan dengan duty of care direktur (kewajiban memperjuangkan kepentingan perusahaan), dll," tambahnya.
Dokumen klaim pelanggaran kontrak adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk meminta direktur menghentikan pelanggaran jika ada kekhawatiran bahwa direktur dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada perusahaan dengan melanggar undang-undang atau anggaran dasar. (jra)
