Aljazair – Film Barbie telah menunjukan kepopulerannya di berbagai belahan bumi. Akan tetapi, tak bisa dipungkiri bahwa film tersebut juga menuai pro kontra hingga dilarang di beberapa negara.
Seperti halnya kali ini. Film Barbie telah dilarang di Aljazair lantaran dianggap mempromosikan homoseksual alias LGTB. Intip artikel lengkapnya di bawah ini.
Barbie Dilarang di Aljazair
Melansir dari Variety, film Barbie telah dilarang di Aljazair pada minggu ketiga peluncurannya di negara itu, menurut Reuters.
Dalam sebuah pernyataan di situs berita, sumber resmi yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa film tersebut dianggap mempromosikan homoseksualitas dan penyimpangan Barat lainnya.
Hal itu yang dianggap tidak sesuai dengan kepercayaan agama dan budaya Aljazair.
Berita tersebut pertama kali dilaporkan oleh situs lokal 24H Algerie pada hari Senin lalu. Artikel itu menyebutkan bahwa Kementerian Kebudayaan dan Seni negara Afrika Utara telah meminta bioskop yang menayangkan film tersebut untuk segera menghapusnya dari jadwal.
Hal itu lantaran film Barbie dianggap merusak moral sehingga larangan dikeluarkan.
Lebanon dan Kuwait Keluarkan Larangan Serupa
Sebelum Aljazair, Lebanon lebih dulu mengeluarkan larangan film Barbie lantaran dianggap promosikan LGBT. Negara Kuwait pun demikian.
Kuwait juga telah menyatakan pada hari Rabu lalu telah memberi larangan kepada film Barbie karena dianggap mempromosikan homoseksualitas atau LGBT.
Menteri Kebudayaan Lebanon yakni Mohammad Mortada mengatakan pada hari Rabu bahwa film Warner Bros ditemukan untuk mempromosikan homoseksualitas dan transformasi seksual. Hal itu bertentangan dengan nilai-nilai iman dan moralitas.
“Film ini bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama di Lebanon, karena mendorong penyimpangan dan transformasi gender sambil menyerukan penolakan terhadap patriarki dan mengolok-olok peran ibu,” kata Mohammad Mortada dikutip dari Variety, Jumat, 11 Agustus 2023.
“Berdasarkan langkah Mortada, Menteri Dalam Negeri Bassam Mawlawi pada gilirannya meminta komite sensor Keamanan Umum, yang berada di bawah kementerian dalam negeri dan secara tradisional bertanggung jawab atas keputusan sensor, untuk meninjau film tersebut dan memberikan rekomendasinya,” kata kantor berita Reuters.
