Malaysia – Anggota parlemen Malaysia, sekaligus eks Menteri Pemuda dan Olahraga Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman atau Syed Saddiq dulu dipuji-puji karena sosoknya yang masih muda dan tampan. Namun kini dirinya justru menghadapi divonis 7 tahun penjara dan 2 hukuman cambut atas kasus pidana yang melibatkan korupsi, penyelewengan properti, dan pencucian uang.
Kasus apa yang membuat Syed Saddiq sampai mendapatkan vonis yang begitu berat? Yuk intip penjelasan di bawah ini.
Kasus Syed Saddiq
Dalam kasus pertama, Saddiq dihukum tiga tahun penjara dan satu kali cambuk dengan denda RM10 juta (Rp33,1 miliar) terkait dugaan pelanggaran kepercayaan (CBT) dalam pengelolaan dana Pemuda Bersatu (Armada) sebesar RM1 juta (Rp3,3 miliar).
Sementara pada kasus kedua, terancam dua tahun penjara dan satu cambuk, Saddiq dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan harta benda sebesar RM120.000 (Rp397 juta) dari rekening Maybank Islamic Bhd milik Armada Bumi Bersatu Enterprise. Kasus ketiga melibatkan dua tahun penjara dan denda RM5 juta (Rp16,5 miliar) atas tuduhan pencucian uang.
Pengadilan memutuskan bahwa semua hukuman tersebut akan dijalani secara bersamaan, menjadikan masa tahanan Saddiq selama 7 tahun dan dua kali hukuman cambuk. Meski demikian, permohonan penundaan eksekusi diajukan sambil menunggu proses banding di Pengadilan Banding.
Keringanan Hukuman
Penasihat hukum Saddiq, Haijan Omar, berusaha meminta hukuman minimal dengan menekankan penyesalan kliennya.
"Klien saya telah berkontribusi banyak bagi bangsa saat menjabat sebagai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga serta anggota parlemen Muar," ucap Omar dikutip dari New Straits Times, Jumat, 10 November 2023.
“Saat menjabat, dia ditugaskan memimpin amandemen konstitusi bersejarah yang dikenal dengan Undi 18 yang menurunkan usia minimum untuk memilih dari 21 menjadi 18 tahun," sambungnya.
Pengacara utama, Gobind Singh Deo, menambahkan bahwa Saddiq tidak menerima manfaat dari dana yang disebutkan dalam dakwaan. Deo menegaskan bahwa uang tersebut digunakan untuk membantu masyarakat selama pandemi.
Sementara, Wakil Jaksa Penuntut Umum Datuk Wan Shaharuddin Wan Ladin, sebaliknya, menuntut hukuman jera. Dia menyoroti pentingnya memberikan efek jera untuk menghindari tindakan serupa dari politisi lain.
“Kasus ini menyangkut kepentingan publik dan kepercayaan generasi muda yang memilih terdakwa. Ketika anda mempertimbangkan sebuah hukuman, kepentingan publiklah yang berperan," ucap Jaksa.
Kasus ini mencuat pada 22 Juli 2021, saat Saddiq didakwa karena melibatkan dirinya dalam tindak pidana CBT sebesar RM1 juta dari dana organisasi yang dikendalikan olehnya. Setelah proses hukum yang panjang, pada 28 Oktober 2022, pengadilan memutuskan bahwa penuntut berhasil membuktikan setiap unsur pelanggaran tersebut, membuka jalan untuk vonis yang diberikan kepada Syed Saddiq.
